Parlemen Arab menulis surat kepada republik Honduras dan Nauru untuk meninjau kembali sikap mereka tentang pengakuan mereka al-Quds atau Yerusalem sebagai ibu kota bagi negara penjajah Israel. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin kemarin, Parlemen Arab mengatakan bahwa surat-surat itu berisi penolakan terhadap keputusan Honduras yang membuka kantor diplomatik di al-Quds yang diduduki penjajah Israel dan keputusan Nauru yang mengakui al-Quds sebagai ibukota penjajah Israel/

Parlemen Arab mengatakan, Keputusan-keputusan ini tidak bertanggung jawab dan merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas, dan pasti ditolak oleh bangsa Arab.

Parlemen Arab mengingatkan akan resolusi Majelis Umum PBB 21 Desember 2017, yang meminta semua negara untuk menahan diri dari mendirikan misi diplomatik di al-Quds yang diduduki Israel dan tidak mengakui tindakan atau langkah apapun yang bertentangan dengan resolusi tersebut.

Kamis lalu, Nauru memutuskan untuk mengakui al-Quds sebagai ibu kota penjajah Israel. Sementara Negara Honduras mengumumkn tekadnya untuk membuka kantor diplomatik di kota al-Quds yang diduduki penjajah Israel.

Pada tahun 2018, Amerika Serikat dan kemudian disusul Guatemala, memindahkan kedutaan mereka secara resmi dari Tel Aviv ke al-Quds atau Yerusalem, sebuah langkah yang memicu reaksi marah dunia Islam dan internasional. (melayu.palinfo.com/admin)

%d blogger menyukai ini: