Pemberlakuan wajib sertifikasi halal telah dimulai pada 17 Oktober 2019 kemarin. Pemberlakuan ini terlebih dulu dilakukan terhadap produk makanan dan minuman. Antusiasme pengusaha makanan dan minuman untuk menyertifikasi produknya pun mulai terlihat.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sukoso mengatakan, sejauh ini sudah cukup banyak pengusaha mamin yang datang berkunjung ke kantornya untuk berkonsultasi.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki menuturkan, mereka yang datang pasca-penahapan pemberlakuan wajib halal ini dari kalangan pelaku usaha kecil. Ada yang berwirausaha katering, dan ada pula pengusaha makanan yang biasa berjualan di kantin.

Mastuki melanjutkan, sebagian besar berkonsultasi tentang tata cara dan prosedur pengajuan permohonan sertifikasi halal.

Selain itu, jelas Mastuki, ada beberapa pengusaha besar dan importir yang menanyakan soal perpanjangan sertifikasi, pengembangan produk baru, pemberlakuan sertifikat halal, dan sertifikat halal luar negeri.

Penahapan pemberlakuan wajib sertifikasi halal telah dimulai pada 17 Oktober 2019. Produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal setelah 17 Oktober ini tetap boleh beredar. Namun, rentang waktu dibolehkannya sampai 17 Oktober 2024 mendatang.

Selama lima tahun itu, dari 2019 sampai 2024, sosialisasi dan pembinaan wajib halal bagi pelaku usaha makanan minuman akan digencarkan. Tujuannya agar para pelaku usaha mamin punya kesadaran untuk melakukan sertifikasi kehalalan produk. (khazanah.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: