Penyelengaraan Jaminan Produk Halal akan mulai diberlakukan pada Kamis yakni tanggal 17 Oktober  2019. Sebagai persiapan akhir, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH akan menggelar penandatanganan MoU atau nota kesepahaman dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

Penandatanganan MoU rencananya digelar besok di Kantor Wakil Presiden. Dalam rapat finalisasi draft MoU yang sudah digelar pada Senin kemarin, Kementerian dan Lembaga terkait yang turut hadir diantaranya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Keuangan, Kemeterian Kominfo, Kepolisian, dan MUI. Hal ini sebagaimana diungkapkan Staff Ahli Menteri Agama bidang Hukum dan HAM, Jenedjri M. Gaffar.

Rapat kemudian berlanjut dengan membahas pasal demi pasal. Pihak Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH menyatakan akan menerima semua masukan dari Kementerian dan Lembaga terkait dan mengatakan akan mengkonsultasikannya lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Jaminan produk halal akan diterapkan secara bertahap hingga Oktober 2024. Sehingga pemerintah mempunyai waktu untuk mensosialisasikan undang-undang ini, dan pelaku usaha mempunyai waktu untuk mempersiapkan dan mendaftarkan usahanya. (kiblat.net/admin)

%d blogger menyukai ini: