Terhitung sejak 17 Oktober 2019 lalu, lembaga pemerintah yang mengurus soal halal yakni Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal atau BPJPH resmi beroperasi. Dengan demikian proses pendaftaran sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI berpindah kepada BPJPH. Akan tetapi, meski ada BPPH, LPPOM MUI masih tetap memiliki peran.  Peran LPPOM adalah melakukan pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim ditemui usai penyerahan Halal Award 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

Lukman melanjutkan, pekerjaan LPPOM selama ini adalah melakukan audit atau pemeriksaan. Sementara itu, mengenai penetapan fatwanya dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia . Peran ini akan tetap dijalankan oleh LPPOM dan juga MUI sehingga tidak ada perubahan meski PBJPH telah mulai diterapkan. Perubahan hanya ada pada bagian waktu mendaftar dan registrasi di awal.

Lukman menegaskan, dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses audit hingga fatwa dan penetapan fatwa halal tetap dilakukan oleh MUI. Berdasarkan fatwa dari MUI itulah kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat halal versi negara.

Mengenai logo halal, Lukman mengatakan hal itu masih dalam proses diskusi. Namun ia berharap logo hala yang digunakan BPJPH tetaplah logo halal yang selama ini digunakan. Alasannya sudah populer di masyarakat. (suaraislam.id/admin)

%d blogger menyukai ini: