Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH tengah bersiap-siap menyambut pemberlakuan layanan halal pada 17 Oktober 2019 sebagai implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal atau JPH. Untuk itu BPJPH bersama Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sekretaris BPJPH, Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, rapat koordinasi dilakukan sebagai persiapan penyelenggaraan JPH pada 17 Oktober 2019. Di dalam rapat tersebut dibahas tentang sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sertifikasi halal.

BPJPH berpandangan sertifikasi halal akan dimulai dari produk minuman dan makanan yang beredar di Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Lutfi kepada media kamis kemarin.

Sekretaris BPJPH juga mengatakan di dalam rapat koordinasi disampaikan bahwa sosialisasi pelaksanaan sertifikasi halal harus dilakukan secara masif. Sehingga tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat saat kewajiban sertifikasi halal diberlakukan. Rencananya lembaga dan kementerian terkait ikut mensosialisasikan pelaksanaan undang-undang JPH. Minimal sosialisasinya dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo RI.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Nurkholis Setiawan menyampaikan, rapat koordinasi digelar untuk memastikan kesiapan pemerintah melaksanakan amanah Undang-Undang JPH. Bentuk dari kesiapan itu salah satunya berupa sinergitas antar kementerian dan lembaga terkait.  (kazhanah.admin)

 

%d blogger menyukai ini: