Pelaku usaha khusus makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2019 harus mengantongi sertifikat halal, kewajiban ini seiring berlakunya Undang-Undang Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Sertifikasi ini mencakup bahan baku, lokasi, tempat dan alat dalam penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Industri makanan dan minuman menjadi yang pertama dikenakan kewajiban ini karena dinilai paling siap dan berkenaan langsung dengan masyarakat. Adapun produk kosmetika dan farmasi akan menyusul.

Namun hingga kini, kesiapan pemerintah masih diragukan baik dari sisi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia. Menurut Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban Pimpinan pusat Muhammadiyah sampai saat ini belum ada Lembaga Pemeriksa Halal yang diakui, sehingga setelah 17 Oktober nanti yang sudah pasti hanya LPH Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Nadratuzzaman menyebut selama ini pimpinan BPJPH memilih untuk tidak meneruskan sistem audit dan aturan audit yang dikembangkan oleh MUI. Alhasil, terdapat sumber ketidakberhasilan BPJPH mengambil alih sistem sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH. (jurnalislam.admin)

%d blogger menyukai ini: