Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor  982 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI.

Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sukoso,  itu bukan berarti mengembalikan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal kepada MUI. Sukoso menjelaskan, aturan itu hanya mengatur tentang diskresi besaran tarif layanan sertifikasi halal, sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan.

KMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan merujuk pada aturan besaran tarif yang selama ini diberlakukan oleh LPPOM MUI. Sebab, besaran tarif layanan sertifikat halal yang seharusnya dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan belum ditetapkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Sukoso  di Jakarta dalam keterangan resminya, Jumat kemarin.

Menurutnya, bukan berarti Kemenag mengembalikan mandat sertifikasi halal kepada MUI. KMA hanya mengatur, selama belum ada aturan tentang tarif layanan, maka biaya sertifikasi halal mengacu pada standar yang selama ini diberlakukan LPPOM MUI.

Kata Sukoso, bahwa ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Sementara LPPOM MUI salah satu anggota dari dari LPH.

https://www.hidayatullah.com/

%d blogger menyukai ini: