Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sukoso, mengatakan bahwa penerbitan sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama. BPJPH sekaligus membantah isu pengembalian kewenangan memberikan sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia.  Sukoso mengatakan bahwa kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedang MUI, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk. Hal ini diungkapkan Sukoso di Jakarta dalam siaran persnya hari kemarin.

Sukoso menambahkan sesuai amanat regulasi, pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH Kementerian Agama. Sukoso menerangkan, proses, tahapan dan kewenangan terkait sertifikasi halal sudah diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama No 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH.

Layanan sertifikasi halal itu sendiri mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal.

https://www.hidayatullah.com/

%d blogger menyukai ini: