Berdasarkan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal disebutkan mengenai kewajiban sertifikasi halal produk. Aturan ini akan diterapkan pada 17 Oktober 2019 sambil menunggu aturan teknis pelaksanaannya dari Kementerian Agama. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sukoso menyampaikan, penerapan wajib sertifikasi halal itu memang harus menunggu aturan teknis dari Kemenag. Sementara untuk saat ini, aturan teknisnya masih dalam proses. Hal ini sebagaimana diungkapkan Sukoso, di Jakarta, Senin kemarin.

Sedangkan sebelumnya, sertifikat halal dikeluarkan masih dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nantinya BPJPH juga diwajibkan menyurati pemegang sertifikat halal untuk meninjau kembali masa berlaku sertifikatnya. Peninjauan dilakukan setiap tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. Ia juga menjelaskan bahwa mereka yg sudah disertifikasi sebelumnya oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI cukup mendaftar ke BPJPH.

Untuk diketahui, Kemenag sedang menyusun Peraturan Menteri Agama  tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Materi Undang-undang tersebut mewajibkan sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019. Kewajiban sertifikasi halal secara teknis operasional akan diterapkan secara bertahap, dan diatur dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. (jurnalislam.com/admin)

%d blogger menyukai ini: