Direktur Eksektutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menyayangkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Pada 24 April kemarin Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Kebijakan  tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan. Kebijakan  tersebut diumumkan  melalui Berita Negara Republik Indonesia.

pada  Sabtu kemarin Direktur Eksektutif Indonesia Halal Watch mengatakan, tidak ada kewajiban negara pengekspor (Brazil) daging unggas ke Indonesia harus melakukan sertifikasi halal sebagai prasyarat diterimanya barang impor tersebut. Ditengah persiapan wajib sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia, maka putusan WTO tersebut dapat memicu masalah dan menabrak UU Indonesia. Pada Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dijelaskan soal kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

IHW meminta pemerintah menghapus Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Kemudian, putusan WTO itu berpotensi melanggar hak-hak konsumen muslim yang menurut data statistik berjumlah 200 lebih  juta jiwa.

Ia juga mengatakan, Pemendag Nomor 29 Tahun 2019 tersebut berpotensi membuka pintu semua produsen atau eksportir daging diperlakukan sama seperti Brazil yakni meminta penghapusan atas persyaratan label halal terutama dari negara-negara member WTO. Indonesia adalah negara anggota WTO dan telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO. sebagai Negara berdaulat dan untuk kepentingan warga negaranya yang 87 persennya adalah Muslim, seharusnya Indonesia tidak tunduk dengan tekanan WTO apalagi untuk menghapuskan ketentuan halal bagi perdagangan daging unggas dan daging merah. (voa-islam.com/admin)

%d blogger menyukai ini: