Ormas-ormas Islam akan dilibatkan untuk menetapkan kehalalan produk sebagai upaya percepatan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal . Hal ini diatur dalam rancangan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum bisa berkomentar banyak soal poin tersebut. Namun, ia memastikan bahwa pihaknya akan meminta pendapat banyak pihak, termasuk ulama. Hal ini sebagaimana dikatakan Dasco di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyampaikan bila tidak ada perubahan lagi pada RUU Cipta Kerja maka ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan fatwa halal. Sementara Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan bahwa hal tersebut sebagai upaya percepatan pelaksanaan jaminan produk halal.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Badan pelaksana jaminan produk halal hanya bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI. Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja aturan barunya adalah ormas Islam yang berbadan hukum juga jadi pihak yang bisa diajak kerja sama oleh BPJPH. (khazanah.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: