Fraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Peraturan menteri tersebut tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini aturan baru ini tidak benar.

Ia menyebut Permedag ini jelas bertentangan dengan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain. Jazuli menyebut peraturan ini bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara.

Jazuli Juwaini yang pernah memimpin Panitia kerja Undang-undang jaminan produk halal menyebut peraturan yang lama jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut. Maka, ia memeprtanyakan kenapa sekarang dihapus dan apakah Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak Undang-undang yang ada.

Ia menegaskan bahwa jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia, bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif lebih baik sesegera mungkin Permendag itu dibatalkan. Atau dapat pula direvisi dengan kembali menegaskan aturan label halal. (kiblat.net/admin)

%d blogger menyukai ini: