Saat ini Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sedang mempersiapkan seluruh peraturan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan jaminan produk halal. Diantara upaya tersebut adalah menentukan tariff mengurusan sertifikat halal.

Sebagaimana diketahui Undang-undang jaminan produk halal bersifat wajib bagi semua pelaku usaha yang beririsan dengan produk-produk halal, baik pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Wakil Ketua Halal Institute, Arifin menyatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Undang-undang jaminan produk halal terletak pada pengaturan dan respons dari pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Senin kemarin.

Pembiayaan sertifikat bagi pelaku usaha besar mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tetapi bagaimana dengan pelaku UMKM yang jumlahnya sangat besar. Menurut data yang dirilis Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah, jumlah UMKM meliputi 99,9% dari total seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Menurut Arifin, Kemenag dan BPJPH harus benar-benar fokus dan teliti menyusun tarif sertifikasi halal bagi kalangan UMKM. Sehingga dia berharap biayanya harus terjangkau oleh mereka.

Diketahui Pemerintah akan menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk pada 17 Oktober 2019. Arifin menyatakan bahwa BPJPH harus didorong untuk bekerja lebih cepat, salah satunya soal tarif yang tidak memberatkan pelaku UMKM.

Sumber: jurnalis islam

%d blogger menyukai ini: