Hingga 17 hari menjelang pemberlakuan undang-undang Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH, Kementerian Agama RI belum juga menerbitkan Peraturan pelaksanaan. Sebagaimana ketentuan UU JPH, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan, yang akan jatuh pada 17 Oktober 2019.

Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan UU JPH telah terjadi pada Peraturan Pemerintah yang baru terbit tanggal 29 April 2019, padahal seharusnya sudah ada sejak tahun 2016. Keterlambatan tersebut mempengaruhi peraturan pelaksanaan yang lebih rendah yakni Peraturan Menteri Agama yang belum ada hingga saat ini.

Wakil Ketua Halal Institute, Arifin menilai bahwa keterlambatan menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah dalam bekerja, jika tidak mau disebut sebagai pengabaian.

Arifin juga menilai keterlambatan Permenag ini akan sangat mengganggu kinerja BPJPH selaku penyelenggara jaminan produk halal. Jika Permenag belum juga siap hingga 17 Oktober 2019 dapat dipastikan pelaksanaan UU JPH akan berantakan dan pemerintah dianggap gagal menyelenggarakan Undang-undang.

sumber: suaraislam

%d blogger menyukai ini: