Hamas dan Fatah telah menyepakati perjanjian penyelenggaran pemilu parlemen dan presiden Palestina. Kesepakatan tercapai pada akhir pekan lalu. Hal ini sebagaimana diungkapkan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam sebuah konferensi pers di Gaza, dikutip laman Israel National News, Senin kemarin.

Hal itu disampaikan Haniyeh seusai bertemu Ketua Komisi Pemilihan Umum Palestina Hanna Naser. Dia melakukan perjalanan selama tiga hari ke Gaza pekan lalu. Nasser dan delapan pemimpin faksi di Jalur Gaza telah menandatangani perjanjian penyelenggaran pemilu parlemen dan presiden di wilayah Palestina.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO Saeb Erekat telah menyerukan PBB mendukung upaya Mahmoud Abbas untuk menggelar pemilu nasional, termasuk di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Dua anggota Komite Eksekutif Fatah Ahmad Majdalani dan Wasel Abu Youssef menilai penyelenggaraan pemilu memang satu-satunya cara mengakhiri perpecahan dan friksi di antara faksi-faksi Palestina, terutama Fatah dengan Hamas.

Pada Mei lalu, Perdana Menteri Palestina Mohamad Shtayyeh mengatakan pemerintahannya bersama Fatah siap rekonsiliasi dengan Hamas. Menurut dia, perpecahan antara Fatah dan Hamas merupakan babak kelam dalam sejarah Palestina.

Shtayyeh meyakini pemilu adalah satu-satunya cara mengakhiri perpecahan Palestina. Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih. Saat itu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: