Pemimpin Hamas Ismail Haniyah mengatakan akan mendukung proses rekonsiliasi tanpa syarat untuk mengakhiri perpecahan internal antara berbagai faksi atau kelompok di Palestina. Hal itu dia umumkan setelah delapan faksi Palestina menyerukan hal tersebut pasca-menggelar konferensi di Jalur Gaza pekan lalu.

Haniyeh juga menegaskan bahwa persatuan nasional adalah kewajiban dan kebutuhan nasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan Haniyah pada hari kamis kepada media. Dia menilai persatuan nasional dibutuhkan untuk menghadapi pendudukan Israel. Haniyah menjelaskan Tidak mungkin bagi rakyat yang menderita di bawah pendudukan untuk berhasil dalam upaya pembebasannya tanpa persatuan internal yang tulus dan koheren.

Pekan lalu delapan faksi Palestina mengumumkan inisiatif untuk merekonsiliasi Hamas dan Fatah. Delapan faksi itu antara lain Jihad Islam, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina, dan Partai Rakyat.

Pada Mei lalu, Perdana Menteri Palestina Mohamad Shtayyeh mengatakan bahwa pemerintahannya bersama Fatah siap untuk rekonsiliasi dengan Hamas. Menurut dia, perpecahan antara Fatah dan Hamas merupakan babak kelam dalam sejarah Palestina.

Shtayyeh meyakini bahwa pemilu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perpecahan Palestina. Namun tantangan utama adalah menggelar pemilu di Yerussalem Timur yang diduduki Israel.

Fatah dan Hamas telah berselisih sejak 2007. Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan, namun hal selalu berujung kegagalan. Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.  (internasional.reopublika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: