Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Rumadi Ahmad mendorong kajian mendalam sebelum menetapkan fatwa haram rokok elektrik atau vape. PBNU juga menyatakan menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan Pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Rumadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin kemarin.

Sebelumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok elektrik.

Selain itu, Rumadi juga menjelaskan bahwa Inggris dan Selandia Baru memperkuat penggunaan produk tembakau alternatif dengan regulasi. Oleh karena itu, Indonesia juga membutuhkan regulasi khusus.

Regulasi tersebut, kata dia, harus berlandaskan kajian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga hasil yang dikeluarkan objektif dalam mempertimbangkan segala maslahat dan mudarat bagi masyarakat. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat.

https://khazanah.republika.co.id

%d blogger menyukai ini: