Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mengatakan peraturan hukum Israel mencekik hak-hak sipil warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Dalam laporan yang disusun Direktur Human right watch untuk Wilayah Israel-Palestina Omar Shakir, disebutkan Israel masih memberlakukan peraturan dan larangan yang beberapa di antaranya didasarkan pada undang-undang warisan era kolonial Inggris. Peraturan tersebut secara teratur digunakan untuk membubarkan aksi protes, menutup stasiun radio, dan menangkap para aktivis.

Mereka bisa ditangkap di bawah tuduhan seperti upaya mempengaruhi opini public.Tentara Israel telah memvonis lebih dari 4 ribu orang yang tidak mematuhi perintah tersebut dalam lima tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Human right watch untuk Timur Tengah Sarah Leah Whitson mengungkapkan hukum militer Israel yang berlaku telah melenyapkan hak dan kebebasan dasar warga Palestina, seperti mengibarkan bendera nasional, menggelar aksi damai untuk memprotes pendudukan, termasuk menerbitkan materi politik.

Berbeda dengan Palestina, Israel menerapkan dan menjamin kebebasan sipil bagi warganya yang tinggal di Tepi Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Israel mengaplikasikan standar ganda. Sebab dua komunitas masyarakat di wilayah yang sama diperlakukan berbeda secara hukum.

https://internasional.republika.co.id

%d blogger menyukai ini: