Pemerintah India secara resmi memberlakukan pembagian wilayah Jammu-Kashmir menjadi dua wilayah federal pada hari ini. Hal ini menjadi upaya India memperkuat kekuasaannya atas wilayah yang disengketakan dengan Pakistan tersebut.

Langkah ini meresmikan turunnya status Jammu dan Kashmir dari yang sebelumnya sebagai negara bagian yang memiliki sejumlah hak khusus. Status istimewa wilayah tersebut dicabut pada 5 Agustus silam.

Hari ini, India akan melantik Murmu, seorang birokrat dari Negara Bagian Gujarat, sebagai letnan gubernur pertama dari wilayah persatuan Jammu-Kashmir. India juga telah menunjuk Radha Krishna Mathur untuk menjabat sebagai letnan gubernur Ladakh.

Ladakh merupakan wilayah dataran tinggi yang didominasi umat Buddha. Ladakh kerap bergolak karena berusaha melepaskan diri dari Kashmir. Masyarakat di sana menilai kekacauan di Kashmir telah merusak prospek pertumbuhan ekonomi mereka. Hal itu menjadi alasan utama mereka ingin memisahkan diri.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi berharap untuk meningkatkan investasi pariwisata dan infrastruktur di Ladakh. Sementara itu, di wilayah Jammu yang didominasi Hindu, ada harapan bahwa pengambilalihan oleh pemerintah federal akan mengarah pada pembangunan serta mengalihkan fokus dari lembah Kashmir.

Keputusan India mencabut status khusus Kashmir pada 5 Agustus memicu aksi protes. Masyarakat di sana menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim. (internasional.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: