Mantan ketua menteri Jammu dan Kashmir, Faruq Abdullah secara resmi ditangkap berdasarkan undang-undang yang memungkinkan dia ditahan hingga dua tahun tanpa tuduhan. Hal itu disampaikan pihak berwenang India pada Selasa kemarin.

Abdullah menjadi tahanan rumah dari awal Agustus ketika India mencabut otonomi Kashmir. Selain itu, India juga menahan puluhan politisi lokal, termasuk mereka yang mendukung wilayah tersebut sebagai bagian dari India.

Sehari setelah pemerintah India mencabut status khusus, Abdullah memanjat tembok rumahnya untuk berbicara kepada media, dan mengecam langkah India. Itu terakhir kali dia terlihat di depan umum.

Pejabat senior polisi Kashmir, Munir Khan mengatakan, Abdullah secara resmi ditangkap di bawah Public Safety Act atau PSA. Hal itu merupakan kasus pertama yang dikonfirmasi tentang seorang politisi Kashmir yang ditangkap di bawah PSA semenjak pencabutan otonomi pada 5 Agustus.

Adapun PSA diperkenalkan pada 1970-an untuk mencegah penyelundupan kayu. Akan tetapi sejak pemberontakan melawan pemerintah India terjadi pada 1989, para aktivis mengatakan PSA telah digunakan untuk menahan ribuan orang. (internasional.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: