Dirjen Kerja Sama Multilateral selaku Utusan Khusus Menteri Luar Negeri pada Sidang Luar Biasa Tingkat Menteri OKI, Febrian Ruddyard menegaskan, Indonesia menilai janji kampanye Israel terkait aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Febrian menegaskan pula bahwa rencana perdana menteri Benjamin Netanyahu sebagai bentuk nyata pelanggaran terhadap resolusi-resolusi PBB.

OKI menggelar sidang luar biasa tingkat menteri dua hari sebelum berlangsungya pemilihan umum di Israel. Sidang ini untuk merespons pernyataan PM Netanyahu terkait rencana aneksasi sejumlah wilayah Tepi Barat Palestina. Resolusi DK PBB tahun 2016 secara jelas menyatakan bahwa perubahan terhadap garis batas tahun 1967 tidak diakui oleh DK PBB.

Indonesia mengharapkan OKI dapat menyerukan kepada masyarakat internasional untuk dapat memberikan dukungan kepada Palestina dan tidak mengakui tindakan ilegal Israel.

Febrian mengatakan, rencana aneksasi Israel sangat terkait dengan isu hukum dan kemanusiaan. Proyek pembangunan permukiman di wilayah Palestina merupakan salah satu kendala terhadap progres negosiasi, serta menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat Palestina.

Pertemuan yang berlangsung selama satu hari tersebut dihadiri 8 menteri dari negara OKI. Dari sana, sidang menghasilkan kesepakatan bersama yang berisikan kecaman kepada Israel dan dukungan kepada rakyat Palestina. (internasional.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: