Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat atau Japnas Jabar menyatakan saat ini kesulitan mengajukan perpanjangan sertifikasi halal. Pasalnya, pengajuannya sudah tidak melalui Majelis Ulama Indonesia. Seperti diketahui, setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH disahkan, pengajuan sertifikasi halal harus lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Hanya saja, sampai saat ini implementasi kewajiban sertifikasi produk halal masih terkendala.  Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Japnas Jabar Iwan Gunawan kepada media pada Ahad kemarin.

Supaya bisa cepat terimplementasi, lanjutnya, Kemenag perlu berkoordinasi dengan lembaga lain seperti MUI. Menurutnya, Pemerintah harus lebih proaktif ke dunia usaha, sehingga tidak menunggu ada yang datang. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah harus menjalin kerja sama dengan pelaku usaha, gabungan usaha, komunitas, ormas, serta lainnya.

Kementerian Agama, kata Iwan, juga harus aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat. Pasalnya kini masih banyak masyarakat yang bingung mengenai produk halal.  Selama ini, ujarnya, sudah ada sosialisasi dari Kemenag, namun masih sangat terbatas. Ia mengimbau agar Kemenag membuat halal center di setiap komunitas atau lembaga yang digandeng. Tujuannya agar masyarakat lebih cepat ter-edukasi.

Selain sosialisasi, lanjut dia, Japnas Jabar berharap biaya pengajuan sertifikasi halal bagi pengusaha kecil bisa lebih murah. Pemerintah Daerah pun diharapkan memberi respons khusus, yakni berikan subsidi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (khazanah.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: