Penyitaan aset First Travel oleh negara menuai kontroversi. Diketahui, berdasarkan putusan Mahkaman Agung, aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel harus dikembalikan kepada negara. Namun para jamaah korban First Travel menolak putusan tersebut. Majelis Ulama Indonesia juga mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah.

Menurut MUI, jika harta yang dirampas itu harta First Travel, maka itu bisa ditolerir. Tapi jika harta dari jemaah, maka Negara haram mengklaimnya. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Anwar menerangkan, ada tiga jenis hak milik. Ada hak milik pribadi, ada hak milik masyarakat dan hak milik negara. Negara tidak boleh merampas milik pribadi dan masyarakat.

Dengan demikian, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi ini menegaskan, negara tidak diperbolehkan mengambil asset jamaah yang sudah disetor ke first travel.

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid ikut menanggapi. Menurutnya, gugatan terkait kasus First Travel merupakan gugatan pidana, sehingga aset mereka menjadi milik negara. Meski demikian, lanjut Zainut, ada kemungkinan bahwa aset First Travel bisa dikembalikan ke jamaah. Pasalnya, aset yang dibeli dari uang korban First Travel merupakan hak mereka.

https://www.arrahmah.com

%d blogger menyukai ini: