Zulfikar Ramly, Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Muhammadiyah Bali menegaskan bahwa tiga pihak yang terlibat dalam acara Doa untuk Uighur dan Palestina akan mengambil langkah hukum soal penolakan PGN Bali. Massa PGN Bali telah memberikan tuduhan tak mendasar atas acara tersebut.

Menurut Zulfikar, Pihak panitia penyelenggara, pihak manajemen hotel princess Keisha dan pihak Ustadz Haikal Hasan akan menempuh jalur hukum atas berbagai fitnah dan penyebaran berita hoax di media sosial terkait dengan acara doa untuk negeri. Hal ini diungkapkan Zulfikar kepada media hari jumat kemarin. Dia menyatakan bahwa berkas-berkas sudah sampai di pihak bareskrim Mabes Polri dan ke pihak Polda Bali.

Ia menegaskan bahwa agenda kegiatan doa untuk negeri tanggal 25 Desember 2019 di Hotel Princess Keisha bukan merupakan pelanggaran hukum. Pelaksanaan kegiatan tersebut murni agenda doa bersama dan penggalangan dana untuk kemanusiaan Palestina dan Uighur.

Menurutnya, Kegiatan tersebut sebagai wujud pengalaman pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta sesuai dengan pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea pertama.

Ramly menekankan, terselenggaranya kegiatan tersebut dilindungi oleh konstitusi pasal 28 ayat 3 undang-undang Dasar NKRI 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. (kiblat.net/admin)

%d blogger menyukai ini: