Kelompok hak asasi yang berbasis di Thailand, Fortify Rights, melaporkan bahwa Myanmar menolak kewarganegaraan etnis Rohingya. Salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan Kartu Verifikasi Nasional atau NVC.

Dalam sebuah laporan berjudul Alat Genosida yang dirilis baru-baru ini, Fortify Rights mengungkap bagaimana pemerintah Myanmar memaksa etnis muslim Rohingya mengisi formulir NVC untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang asing.

Matthew Smith, kepala eksekutif Fortify Rights, mengatakan bahwa dengan proses NVC ini, pihak berwenang Myanmar telah memberlakukan pembatasan kebebasan bergerak pada Rohingya.

Smith mengatakan NVC melepaskan Rohingya dari etnis mereka. Ketika Rohingya mengisi formulir, mereka diidentifikasi sebagai orang asing, sehingga mereka tidak mempunyai kewarganegaraan penuh dan terputus dari layanan pemerintah lainnya.

Laporan tersebut menjelaskan tindakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya sebagai Tindakan yang tidak adil untuk mencegah etnis Rohingya mendapat hak atas kewarganegaraan.

Menurut Smith, laporan setebal 102 halaman itu menemukan bahwa alasan di balik proses NVC ini adalah upaya yang lebih luas untuk menghancurkan Rohingya sebagai manusia.

Pemerintah Myanmar sendiri diketahui telah lama mendorong Rohingya untuk menerima NVC. Pemerintah mengklaim bahwa tidak akan memutus akses Rohingya ke layanan publik.

Namun, Rohingya berkali-kali menolaknya dengan mengatakan bahwa langkah itu akan memperburuk penderitaan mereka. Hal itu karena NVC tampaknya mengidentifikasi mereka sebagai orang Bengali, menghapus etnis asli mereka sebagai Rohingya. (kiblat.net/admin)

%d blogger menyukai ini: