Undang-undang Pesantren telah disahkan DPR RI pada rapat paripurna di Senayan, Jakarta, 24 September 2019. Kementerian Agama kini mulai mensosialisasikan regulasi tersebut kepada para pemangku kepentingan yang terkait.

Salah satunya yang dilakukan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Berbicara pada Halaqoh Pondok Pesantren di Lampung, Sekjen mengklaim bahwa lahirnya undang-undang Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Ia menyebut momen ini sebagai babak baru di dalam pendidikan Islam. Tidak hanya sebagai bentuk apresiasi pemerintah, tetapi ini sudah betul-betul mengakui keberadaan Pondok Pesantren.

Di hadapan 75 pimpinan pondok pesantren Setiawan menjelaskan dengan adanya undang-undang ini, semakin meneguhkan pesantren, bukan hanya sebagai institusi pendidikan tetapi juga lembaga dakwah dan pengembangan masyarakat. (jurnalislam.com/admin)

%d blogger menyukai ini: