Kementerian Agama menyampaikan bahwa lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim mendapat respons luas dari publik. Direktur Penerangan Agama Islam, M Juraidi menegaskan bahwa PMA tersebut lahir sebagai respons atas kebutuhan data majelis taklim.

Juraidi mengatakan, PMA majelis taklim tidak asal jadi karena telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Dalam penyusunan PMA itu, Kemenag melibatkan para pimpinan organisasi majelis taklim.

Mereka yang dilibatkan di antaranya, Badan Kontak Majelis Taklim, Forum Komunikasi Majelis Taklim, Perhimpunan Majelis Taklim Indonesia, Pergerakan Majelis Taklim, Hidmat Muslimat NU, Fatayat, Aisiyah Muhammadiyah, Nasiyatul Aisiyah, dan para tokoh serta praktisi majelis taklim.  Hal ini sebagaimana diungkapkan Juraidi melalui siaran pers yang diterima media kamis kemarin.

Ia mengatakan, kehadiran PMA Nomor 29 Tahun 2019 lebih kepada kebutuhan akan data majelis taklim dan pembinaannya. Untuk memperoleh data majelis taklim yang valid diperlukan definisi dan kriteria yang jelas. Sebab jika tidak jelas kriterianya, maka data yang dihasilkan akan bias. (khazanah.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: