Setelah disahkannya Undang-Undang Pesantren, Kementerian Agama berkewajiban untuk membuat peraturan turunannya. Peraturan turunan ini dibutuhkan untuk membahas lebih detail mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ahmad Zayadi menuturkan setidaknya ada dua Peraturan Presiden dan 11 Peraturan Menteri Agama yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan dalam menyusun peraturan turunan dari undang-undang pesantren. Salah satunya tentang standar mutu lulusan.

Menurutnya, istilah standar itu bisa ditafsiri sebagai penyeragaman. Padahal pesantren adalah pendidikan masyarakat yang sudah memiliki kekhasannya sendiri-sendiri.

Ia pun menyebut kemungkin yang akan digunakan bukan kata standar, tetapi kriteria mutu. Menurutnya, kata standar berarti maknanya harus sama, berbeda halnya jika menggunakan kata kriteria, maknanya lebih pada kompetensi dan kualitas lulusannya.

Meski ada beberapa tantangan, Zayadi menilai munculnya undang-undang ini adalah hal yang harus disyukuri. Ia mengklaim bahwa keberadaan undang-undang ini akan mengembalikan pesantren pada fungsi aslinya. Selama ini ia menyebut yang terlihat dari pesantren hanya fungsi pendidikannya saja. (khazanah.admin)

 

%d blogger menyukai ini: