Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah mendukung adanya perluasan pasal perzinahan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

Menurut Ikhsan Abdullah,  Indonesia harus pintar mengodifikasi KUHP karena kultur Indonesia sangat banyak, yaitu perbedaan agama dan adat dirangkum dalam kodifikasi tersebut. Hal ini diungkapkan Ihsan di Jakarta, Sabtu kemarin.

Ikhsan Abdullah menjelaskan bahwa undang-undang perzinahan dalam KUHP warisan kolonial Belanda disebutkan definisi perzinahan adalah melakukan hubungan badan antara seorang yang sudah bersuami/beristri dengan orang lain yang bukan istri/suami yang terikat dalam perkawinan. Menurut dia, dalam RKUHP definisi perzinahan diperluas bahwa perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. (arrahmah.com/admin)

%d blogger menyukai ini: