Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sukoso mengatakan, kunjungan layanan yang dilakukan masyarakat sejak 17 Oktober 2019 tidak hanya konsultasi, BPJPH juga sudah mulai membuka layanan pendaftaran. Karena, kata ia menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Sertifikasi Halal belum ada, sehingga Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Sukoso menambahkan, KMA ini antara lain mengatur, selama belum ada peraturan menteri keuangan tentang tarif layanan, maka biaya sertifikasi halal mengacu pada standar yang selama ini diberlakukan LPPOM. Hal ini sebagaimana diungkapkan sukoso kepada media senin kemarin.

Data BPJPH, sampai 7 Desember 2019, sudah ada 154 perusahaan yang mengajukan layanan sertifikasi halal, baik permohonan baru maupun perpanjangan. Hasil verifikasi tahap awal oleh BPJPH sudah dikirim ke LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk dilakukan tahapan berikutnya. (islampos.com/admin)

%d blogger menyukai ini: