Pengurusan kewajiban sertifikat halal akan dimulai hari ini, dengan BPJPH sebagai badan yang mengeluarkan sertifikat halal. Namun dalam pelaksanaannya, belum ada kepastian mengenai registrasinya, mengingat sebelumnya pengurusan sertifikat halal ada di pihak LPPOM MUI.

Menanggapi hal tersebut, Direktur LPPOM MUI, Lukman Hakim memaparkan bahwa tidak ada pengambil alihan prosedur penerbitan sertifikat halal. Meskipun ia tidak menampik ada penambahan prosedur dan hal lainnya.

Dia menegaskan, dalam prosesnya, perusahaan atau pihak yang mengajukan sertifikat halal akan datang ke BPJPH sebagai badan pemerintah untuk registrasi. Selanjutnya sambung dia, BPJPH akan menyerahkan persyaratan pendaftar tersebut ke LPPOM untuk diperiksa.

Lebih lanjut sertifikat fatwa halal MUI yang dikeluarkan LPPOM akan diserahkan kembali ke BPJPH untuk selanjutnya mengeluarkan sertifikat halal. Menurut dia, proses tersebut sama seperti proses pengajuan label.

Dia menegaskan, dengan adanya tahapan di BPJPH, penerbitan sertifikat ada dua, pertama sertifikat fatwa halal MUI dan sertifikat halal versi negara. Namun demikian dia menyayangkan sertifikasi LPPOM yang berlaku sampai 2020.

Namun demikian dia menampik adanya pengambilalihan penerbitan sertifikat halal. Pasalnya, sebagai lembaga nonpemerintah, pihaknya menjadi supporting agent yang mendukung kehadiran pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen.

%d blogger menyukai ini: