Undang-undang Kewarganegaraan India, yang picu protes mematikan karena dinilai mendiskriminasi Muslim, tidak akan ditangguhkan oleh Mahkamah Agung India.  Mahkamah Agung India pada Rabu kemarin hanya memberikan pemerintahan pimpinan Partai Bharatiya Janata waktu selama empat minggu untuk menanggapi 144 petisi yang menantang keabsahan konstitusional Undang-Undang kewarganegaraan baru. Hal ini sebagaimana diungkapkan hakim Agung Sharad Arvind Bobde kepada kuasa hukum pemerintah. Sidang selanjutnya akan diadakan pada akhir Februari 2020.

Seperti diketahui, Undang-Undang Kewarganegaraan itu memudahkan pemeluk agama minoritas dari negara tetangga seperti Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan di India, namun tidak sama halnya dengan imigran beragama Muslim.

Petisi yang dilayangkan untuk melawan Undang-Undang Kewarganegaraan itu banyak diajukan oleh kelompok mahasiswa dan kebebasan sipil juga lawan-lawan politik dari BJP. Sebagian besar petisi yang disidangkan di Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa dengan mengecualikan Muslim, undang-undang tersebut justru melemahkan Konstitusi India, dan melanggar Pasal yang menjamin persamaan di mata hukum.

Colin Gonsalves, seorang advokat senior pendiri Jaringan Hukum HAM mengatakan mendiskriminasi dengan alasan agama dilarang dalam konstitusi. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: