Mahkamah Internasional memerintahkan Myanmar untuk mencegah tindak kekerasan dan aksi genosida terhadap minoritas Rohingya. Myanmar juga dikenakan kewajiban melapor setelah empat bulan, dan setiap enam bulan setelahnya.

Mahkamah Internasional memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah darurat guna melindungi minoritas muslim Rohingya dari presekusi dan kebiadaban, serta melindungi bukti-bukti dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap mereka.

Putusan itu diumumkan dalam kasus dugaan genosida terhadap Myanmar yang dilayangkan Gambia, November silam. International Court of Justice adalah lembaga peradilan bentukan PBB untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Gambia yang berpenduduk mayoritas muslim menuding militer Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya.

Mahkamah pidana internasional belum memberikan keputusan akhir dalam kasus dugaan genosida oleh Myanmar. Namun majelis hakim yang berjumlah 17 orang itu sepakat memerintahkan Myanmar agar mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mencegah tindak kekerasan terhadap Rohingya.

Keputusan final terkait dugaan genosida di Myanmar diyakini akan memakan waktu hingga bertahun-tahun. Salah seorang hakim pengadilan internasional, Abdulqawi Yusuf, mengatakan Myanmar harus mencegah terjadinya pembunuhan terhadap anggota Rohingya. Dia menambahkan pengadilan meyakini bahwa kaum Rohingya di Myanmar masih rentan menjadi korban kekerasan.

Sejauh ini tercatat lebih dari 730 ribu warga Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar menyusul operasi militer pada 2017 silam. Mereka kebanyakan ditampung di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: