Wakil Presiden Ma’ruf Amin sepakat untuk tidak membebani usaha mikro dan kecil atau UMK dalam layanan sertifikasi jaminan produk halal atau JPH. Ma’ruf mengatakan saat ini Pemerintah tengah membahas tarif JPH dengan skema menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Wapres Ma’ruf, usai memimpin rapat kesiapan penerapan jaminan produk halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Ma’ruf menuturkan, Pemerintah saat ini masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal. Ia pun belum dapat memastikan apakah opsi itu meliputi subsidi dari ABPN maupun subsidi silang dari usaha besar. Menurutnya, pembahasan tersebut nantinya akan menghasilkan skema tarif yang transparan dan terukur, dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Selain tarif, kata Ma’ruf, sinkronisasi Kementerian dan Lembaga terkait JPH juga terus dilakukan. Tujuannya agar proses layanan JPH yang seharusnya sudah mulai operasional sejak 17 Oktober 2019, dapat segera dilaksanakan.

Ma’ruf meyakini jika aturan dan skema sudah jelas, penerapan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bisa dilaksanakan secepatnya. (Kiblat. Admin)

%d blogger menyukai ini: