DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren atau RUU Pesantren dalam sidang paripurna pada Selasa kemarin. Ormas-ormas Islam yang memayungi lembaga-lembaga pendidikan menyambut disahkannya regulasi yang akan menjadi payung hukum pondok pesantren tersebut.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpesan agar Undang-Undang Pesantren dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten. Hal ini sebagaimana diungkapkan Sekretaris Umum Pimpinan pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, kepada media selasa kemarin.

Mu’ti mengatakan, banyak sekali pasal-pasal dalam Undang-Undang Pesantren yang terkait dengan pesantren harus ditetapkan langsung melalui peraturan menteri agama. Sebab itu, pelaksanaan Undang-Undang Pesantren sangat bergantung pada kinerja Kementerian Agama

Dia menyampaikan, sebagian pasal inti yang diajukan Muhammadiyah terkait sistem pesantren meliputi sistem yang terintegrasi dengan pendidikan umum telah diakomodasi. Karena itu, dengan tambahan pasal itu, menurut dia, pesantren yang dikembangkan ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, dapat terwadahi.

PBNU juga mengapresiasi semua pihak yang yang telah mendukung lahirnya Undang-Undang Pesantren.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Persatuan Islam berharap Undang-undang Pesantren dapat dirasakan manfaatnya, terutama manfaat dalam bidang sarana dan prasarana serta kesejahteraan tenaga pengajar pesantren.

sumber: khazanah

 

%d blogger menyukai ini: