Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa untuk bantu hentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah Cina. Hal ini sebagaimana diungkapkan sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Muhammadiyah juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang. Selain itu, Muhammadiyah pun meminta Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam atas pelanggaran HAM di Xinjiang tersebut.

Menurut Mu’ti, sikap tegas Indonesia diamanatkan oleh UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

Karenanya, pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya.

https://www.kiblat.net

%d blogger menyukai ini: