Majelis Ulama Indonesia berharap seluruh partai politik menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi undang-undang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Didin Hafidhuddin seusai rapat pleno ke-43 Dewan Pertimbangan MUI, di Jakarta, Rabu kemarin. Saat ini baru ada dua parpol yang menolak RUU PKS, yakni PKS dan PAN.

Menurut Didin, alasan penolakan tersebut karena RUU PKS dianggap belum dibahas lebih mendalam, sedangkan masa jabatan anggota DPR periode 2014—2019 akan berakhir beberapa minggu lagi. Daripada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Didin menilai Indonesia saat ini lebih membutuhkan Undang-Undang Pertahanan Keluarga.

Ia menegaskan, Undang-undang Pertahanan Keluarga itu diperlukan karena persoalan sosial, termasuk kekerasan seksual, sebenarnya juga berawal dari permasalahan yang ada di dalam keluarga. (internasional.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: