Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, menuturkan pemerintah Indonesia perlu bersuara lantang terkait masalah Uighur di Xinjiang, Cina. Menurutnya pemerintah jangan terlalu takut untuk bersuara lantang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Muhyidin di kantor MUI, Jakarta, Selasa kemarin.

Muhyiddin mengakui, sebetulnya Indonesia tidak boleh mengintervensi kebijakan negara lain, tetapi, dia mengingatkan bahwa ada pengecualian untuk masalah hak asasi manusia.  Sebab dia menilai masalah HAM itu tidak punya batasan. Apalagi masalahnya sudah sangat jelas dan terekspos ke dunia internasional.

Menurut dia, yang menjadi sasarannya adalah umat Islam, dan sangat tepat kalau Indonesia sudah melakukan sesuatu. Apalagi Indonesia menduduki posisi di Dewan Kehormatan PBB. Muhyiddin mengingatkan, meski Indonesia perlu bersuara lantang soal Uighur, tetapi jangan sampai terjerumus ke dalam pusaran perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat.

Sebab, dia mengakui, Amerika sebetulnya ingin nasib Cina seperti Myanmar yang dengan kasus Rohingya dibawa ke Mahkamah Internasional. Jika Uighur masuk ke pengadilan internasional, itu akan menjadi malapetaka bagi Cina. Menurutnya, terkadang Negara-negara itu berperang dengan memakai tangan Negara lain untuk memukul lawannya. Kasus Uighur bisa menjadi kesempatan amerika untuk menjatuhkan cina, sehingga Indonesia jangan sampai bermain menurut irama Amerika.

Muhyiddin melanjutkan, pemerintah Indonesia juga harus mendengar aspirasi umat Islam di Indonesia terkait Uighur.  Sebab dia mengatakan kalangan umat Islam sudah bersuara soal Uighur. Karena itu dia meminta agar pemerintah bijak dan mengakomodasi aspirasi bangsa dan umat Islam.

https://khazanah.republika.co.id/

%d blogger menyukai ini: