Majelis Ulama Indonesia menyambut baik dan siap mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019. MUI juga akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang JPH.

Wakil Ketua Umum MUI,  Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, spirit lahirnya undang-undang JPH harus dimaknai bahwa negara hadir untuk penjaminan produk halal di Indonesia. Implikasinya adalah adanya pembagian peran pemerintah dan MUI dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. Hal ini sebagaimana diungkapkan Zainut kepada media rabu kemarin.

Dia menyampaikan bahwa MUI siap melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang JPH. Di samping itu, sebagai pelopor sertifikasi produk halal, LPPOM MUI telah diakui eksistensinya di dalam dan luar negeri.

MUI juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada LPPOM MUI selama 30 tahun memainkan peranannya dalam bidang sertifikasi halal. Selama itu LPPOM MUI telah melakukan berbagai upaya dan langkah untuk melindungi dan menjaga umat Islam dari mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan barang gunaan lain yang tidak halal. (khazanah.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: