Memasuki awal tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan, regulasi dan melaksanakan program kerja yang lebih konkret untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Salah satu regulasi yang ditawarkan adalah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar penduduk dan  kesenjangan antar daerah atau wilayah. Kesenjangan tersebut menurut MUI bisa diatasi dengan sistem ekonomi syariah.

MUI mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wasekjen MUI, Najamuddin Ramly dalam tausiyah akhir tahun MUI yang dibacakan di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Najamuddin menjelaskan bahwa masalah kesenjangan ekonomi menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia yang harus segera diatasi. MUI meyakini berbagai terobosan baru dalam bentuk kebijakan, regulasi dan program kerja yang memuat aspirasi dan kebutuhan rakyat. Sehingga semua terobosan itu bisa mengatasi kesenjangan yang ada.

MUI pun menyarankan pemerintah membuat berbagai kebijakan, regulasi dan program kerja baru di bidang ekonomi syariah. Seperti di bidang industri halal, keuangan syariah, bisnis halal pariwisata, fashion, kuliner, dan lain lain. Tak luput juga tentang social fund seperti zakat, infaq, dan sadaqah untuk penerapan ekonomi syariah secara lebih luas.

https://www.kiblat.net/

%d blogger menyukai ini: