Pemerintah Myanmar membentuk unit khusus untuk menghadapi gugatan di pengadilan internasional. Unit itu akan membantu Pemerintah Myanmar menghadapi sejumlah tuntutan hukum atas kekejaman militer terhadap muslim rohingya pada tahun 2017.

Dalam pernyataannya, Kamis kemarin kantor Penasihat Negara Aung San Suu Kyi mengatakan, unit itu dirancang untuk memperkuat hukum dan memberikan saran kepada pemerintah dalam hukum pidana internasional. Unit khusus ini dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Agung Myanmar. Mereka akan didukung oleh pakar hukum dari Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Saat ini pemimpin de facto dan pemenang hadiah Nobel, Suu Kyi, sedang memimpin delegasi Myanmar di pengadilan tinggi PBB.

Myanmar memang sedang menghadapi tuduhan melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Sidang akan dimulai pada 10 Desember mendatang.

Operasi yang digelar militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada 2017 lalu membuat lebih dari 730 ribu orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Penyidik PBB menilai operasi tersebut dilakukan dengan niat genosida.

Myanmar berulang kali membenarkan tindakan keras kepada Rohingya. Mereka mengatakan, operasi militer itu dibutuhkan untuk membasmi terorisme. Mereka juga bersikeras memiliki badan sendiri yang mampu menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: