Pemerintah Myanmar telah menolak keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki dugaan kejahatan terhadap Muslim Rohingya. Myanmar berdalih mahkamah pidana internasional diangggap tak memiliki yurisdiksi atas negara tersebut.

Juru bicara Pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan negaranya bukanlah negara pihak dari Statuta Roma.  Statuta Roma adalah perjanjian pendirian mahkamah pidana internasional yang bertujuan melindungi komunitas dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Htay menegaskan bahwa pemerintah dan militer Myanmar masing-masing telah membentuk komisi investigasi independen. Htay berdalih Jika pelanggaran hak asasi manusia ditemukan, Myanmar akan bertindak sesuai hukum.
Sebelumnya mahkamah pidana internasional telah menyatakan akan memulai penyelidikan kejahatan terhadap Rohingya. mahkamah pidana internasional menilai ada dasar yang logis untuk melakukan hal tersebut mengingat masifnya arus pengungsi ke Bangladesh.

Pekan lalu pmimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat Myanmar lainnya digugat di pengadilan Argentina. Mereka dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami etnis Rohingya.  Gugatan terhadap Suu Kyi diajukan Rohingya dan kelompok hak asasi manusia Amerika Latin pada Rabu kemarin.

https://internasional.republika.co.id

%d blogger menyukai ini: