Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi hak asasi manusia di Jammu-Kashmir sejak status khusus wilayah tersebut dicabut India. Hal itu diungkapkan setelah kelompok kontak OKI melakukan pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat rabu kemarin.

OKI juga menyatakan bahwa tindakan India bertujuan mengubah identitas dan komposisi demografis Jammu-Kashmir yang diduduki serta mengubahnya dari negara bagian mayoritas Muslim menjadi wilayah mayoritas Hindu OKI menyambut pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 8 Agustus lalu yang menegaskan bahwa posisi PBB dalam masalah Kashmir diatur oleh Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Kelompok kontak Jammu-Kashmir dibentuk pada 1994. Ia memiliki fungsi mengoordinasikan kebijakan OKI tentang perselisihan Jammu-Kashmir. Anggotanya adalah Turki, Azerbaijan, Niger, Pakistan, dan Arab Saudi.

Kashmir menghadapi ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.

India kemudian mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut. Jaringan televisi dan telekomunikasi, termasuk internet, juga diputus. Tak hanya itu, India pun mendirikan pos jaga serta memberlakukan jam malam. Kashmir diisolasi dari dunia luar.

Sejak saat itu, Pakistan memutuskan menurunkan level hubungan diplomatiknya dengan India. Islamabad pun membekukan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi.

sumber: international

 

%d blogger menyukai ini: