Majelis Ormas Islam atau MOI turut menyoroti Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sedang dibahas dan segera disahkan DPR RI.

MOI menyatakan, masyarakat seharusnya bisa melaporkan perbuatan zina yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam RUU KUHP, selain orang tua, anak, suami, dan istrinya.

Wakil Ketua Presidium MOI, Nazar Haris mengatakan, Perbuatan perzinaan dan perbuatan cabul yang diketahui masyarakat, dapat dilaporkan oleh masyarakat dan atau Ketua RT/RW.  Perbuatan cabul antara manusia yang berlawanan maupun sesama jenis adalah tindakan pidana. Meskipun dilakukan di ruang tertutup, tidak secara paksa, tidak dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan meskipun korban melakukannya dengan sukarela.

Ia juga mengatakan kegiatan pelacuran dan bentuk kekerasan seksual lainnya, tetap masuk dalam tindak pidana, meskipun tidak dilakukan dengan paksaan. Negara harus membangun lembaga rehabilitasi terhadap penderita penyakit kelainan jiwa seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, sehingga dapat kembali normal dan produktif bagi bangsa dan negara. Negara harus menjaga umat Islam dari pengaruh aliran-aliran sesat sesuai keputusan MUI Pusat.

Ketua Presidium MOI Mohammad Siddik, mengatakan, pihaknya melihat ada kejanggalan, terlihat seperti menyegerakan, tiba-tiba. Padahal, undang-undang sebenarnya memerlukan waktu pembahasan lebih banyak agar tidak menimbulkan keraguan. (hidayatulloh.com/admin)

%d blogger menyukai ini: