Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan India telah membangun kesan isu Kashmir adalah urusan internal negaranya. Namun, dia menegaskan hal tersebut keliru. Hal itu disampaikan Qureshi setelah Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan dan membahas Kashmir, Rabu kemarin.

Dia mengungkapkan, dalam lima bulan terakhir, Dewan Keamanan PBB telah melakukan dua kali pertemuan untuk mendiskusikan masalah Kashmir. Menurut Qureshi hal itu merupakan indikasi jelas bahwa Kashmir ada dalam agenda Dewan Keamanan PBB.

Dia mengatakan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di Kashmir, dalam konteks ini adalah wilayah Kashmir yang dikelola India.

Kashmir sempat dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus tahun lalu. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.

Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua. Dua pertiga wilayahnya dikuasai India, sementara sisanya dimiliki Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control. Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.

https://internasional.republika.co.id

%d blogger menyukai ini: