Palestina mengecam langkah Israel menyetujui rencana pembangunan permukiman baru di Hebron, Tepi Barat. Langkah tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.

Kepresidenan Palestina menegaskan bahwa pengumuman Israel ini merupakan hasil nyata pertama dari upaya pemerintahan Donald Trump untuk melegitimasi aktivitas permukiman, yang merupakan langkah awal untuk pencaplokan. Hal ini sebagaimana dilansir kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya pada Ahad kemarin.

Palestina menyatakan rencana Israel membangun permukiman baru di Hebron adalah langkah provokatif. Ia menyerukan masyarakat internasional segera bertindak merespons tindakan eskalasi Israel tersebut.

Pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan permukiman baru di Kota Hebron, Tepi Barat. Pembangunan itu disebut akan menciptakan kesinambungan teritorial Yahudi antara lingkungan Avraham Avinu dan Masjid Ibrahimi.

Menurut Kementerian Pertahanan Israel permukiman baru itu akan dibangun di dekat pasar lama Hebron. Bangunan-bangunan pasar akan dihancurkan dan toko-toko baru akan dibangun sebagai gantinya.

Daerah pasar berada di kota tua Hebron dan dekat dengan Masjid Ibrahimi. Hebron dihuni sekitar 160 ribu warga Palestina dan 500 pemukim Yahudi. Warga Yahudi di sana tinggal di sebuah kantong khusus yang dijaga ketat pasukan Israel.

PBB telah menyerukan Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Hal itu dianggap menyebabkan tak adanya perkembangan perundingan perdamaian antara kedua belah pihak. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: