Seorang pakar dari PBB mengkritik kebijakan Belanda yang melarang penggunaan penutup wajah seperti burqo di depan umum.

Pelapor khusus PBB untuk kasus rasisme, Tendayi Achiume mengatakan bahwa undang-undang itu tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang toleran. Menurutnya, larangan itu justru mencerminkan konsolidasi islamofobia yang lebih luas di Belanda.

Larangan menggunakan penutup wajah di tempat umum di Belanda telah diberlakukan sejak Agustus, setelah disahkan oleh parlemen pada 2018 lalu. Dengannya, mengenakan penutup wajah di gedung-gedung publik dan transportasi umum menjadi perbuatan ilegal.

Dalam udang-undang itu disebutkan bahwa seseorang harus dikenali di ruang publik. Penggunaan helm atau tudung yang menutupi muka juga termasuk pelanggaran dan dapat dikenai denda sebesar 150 euro atau sekitar 2 juta rupiah lebih.

Politisi sayap kanan dan anti-Islam Belanda, Geert Wilders pada tahun 2005 juga pernah mengusulkan pelarangan hijab yang menutupi wajah dengan hukuman penjara jika melanggar.

Achiume menyebut bahwa di Belanda, Islam seringkali disebut bertentangan dengan identitas nasional Belanda.

Achiume juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai “paradoks Belanda”. Yaitu persepsi Belanda bahwa dirinya adalah negara yang toleran, namun justru menghentikan negara itu memperbaiki diri menjadi lebih baik. (kiblat.admin)

 

%d blogger menyukai ini: