PBB menyerukan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah palestina yang diduduki. Hal itu dianggap menyebabkan tak adanya perkembangan perundingan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Staf Sekretaris Jenderal PBB Maria Luiza Ribiero Viotti pada Rabu kemarin.

Menurut dia, tak ada perkembangan positif dalam perundingan damai antara Israel dan Palestina. Sebaliknya, proses tersebut kian memburuk. Viotti mendorong kedua negara untuk kembali terlibat dalam perundingan menuju solusi dua negara.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina dinilai akan makin pelik. Hal itu terjadi karena Amerika Serikat telah mengambil keputusan untuk tak lagi menganggap ilegal permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Padahal, pembangunan permukiman ilegal merupakan ganjalan terbesar dalam perundingan damai Palestina dengan Israel. Selain itu, pada Desember 2017 Amerika telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Palestina diketahui menghendaki Yerussalem Timur sebagai ibu kota masa depannya. Setelah pengakuan itu, Palestina memutuskan mundur dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi Amerika.

Palestina menganggap Amerika tidak lagi menjadi mediator yang netral. Pasalnya, Washington terbukti membela dan mengakomodasi kepentingan politik Israel.

Sebelumnya, Liga Arab juga menolak perubahan keputusan Amerika tentang status permukiman Israel. Liga Arab mengatakan, langkah itu mengancam perdamaian dan terang-terangan melanggar hukum internasional. (republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: