Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat kemarin menyatakan keprihatinan lembaganya atas pengesahan undang-undang kewarganegaraan baru India. PBB menilai Undang-Undang tersebut mendiskriminasikan umat islam. Hal ini juga ditegaskan Jeremy Lawrence, juru bicara hak asasi manusia PBB, dalam siaran pers di Jenewa.

Dia menambahkan bahwa undang-undang baru itu tidak memberikan perlindungan yang sama bagi imigran Muslim, kecuali bagi enam minoritas agama lain yang melarikan diri dari penganiayaan. Dengan demikian, Undang-undang itu merusak komitmen India terhadap kesetaraan sebelum hukum yang diatur dalam konstitusi.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, yang berideologi nasionalis Hindu, mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan untuk melindungi minoritas dari Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan.

Rancangan undang-undang yang disahkan oleh parlemen India itu memberi kewarganegaraan bagi para imigran di negara tersebut dengan syarat tidak beragama Islam. Pengesahan undang-undang ini sendiri telah menyulut banyak aksi protes.

Bentrokan meletus pada Jumat di ibukota New Delhi antara demontran pelajar dan polisi. Para pelajar turun ke jalan memprotes undang-undang kontroversial itu.

https://www.kiblat.net

%d blogger menyukai ini: