Pemerintah Kota Banda Aceh menyebut, pelanggaran syariat Islam mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir sejak berlakunya Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Wali kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan bahwa pada 2018, ada 215 pelanggaran dan turun menjadi 191 kasus pelanggaran pada 2019. Hal ini diungkapkan Aminullah Usman, Kamis kemarin.

Hal tersebut berdasarkan data dari Dinas Syariat Islam atau DSI Banda Aceh terkait penerapan hukum pidana Islam yang didahului dengan masa kurungan penjara selama beberapa bulan penerapannya. Aminullah menegaskan, DSI memiliki tugas yang besar dalam pelaksanaan syariat Islam dewasa ini, termasuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum pidana bagi umat Muslim.

Pengembangan aqidah, akhlak, ibadah hingga muamalah masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh juga merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam setempat. Menurut Aminullah, Dengan penurunan hukum jinayat tersebut, maka semakin meningkatnya ketakwaan dan keimanan warga kota sehingga berdampak pada jumlah kasus yang melakukan pelanggaran. (khazanah.republika.co.id/admin)

%d blogger menyukai ini: